Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Geraldi/Man)


373Poker - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, mendukung TNI membangun kekuatan pertahanan negara. Puan menyadari bahwa TNI membutuhkan kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.


“DPR RI berkomitmen tinggi melalui fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan, untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara, pembangunan postur pertahanan militer, dengan pemilihan alutsista yang mutakhir, baru, dan sesuai kebutuhan,” kata Puan saat memberikan kuliah umum kepada perwira siswa (pasis) angkatan 58 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Sesko AU), Senin (28/6/2021).


TNI membutuhkan sistem pertahanan negara yang memiliki strategi geopolitik


Untuk mempertahankan, melindungi, dan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, kata Puan, TNI harus membutuhkan sistem pertahanan negara yang memiliki strategi geopolitik, dukungan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana alutsista yang mumpuni.


“Pertahanan negara, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Puan.


Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bagaimana Presiden Soekarno merupakan sosok yang menekankan geopolitik sebagai faktor fundamental dalam sistem pertahanan Indonesia.


“Keadaan geografis Indonesia yang lebih luas lautannya, menempatkan Indonesia sebagai negara penganut Archipelago Principles,” kata Puan.


TNI sangat disegani di tahun 1960-an


Puan menceritakan, pada hari jadi TNI AU tahun 1955, Presiden Soekarno pernah mengatakan, “kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional, karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern.”


Maka tidak heran, lanjut Puan, pada tahun 1960-an TNI AU tumbuh menjadi kekuatan yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara, dengan pengadaan alutsista yang diwarnai dari blok barat dan blok timur.


Puan mengatakan, persoalan alutsista bisa dipertimbangkan dalam jangka panjang, “bagaimana legacy yang bisa ditinggalkan untuk Indonesia. Kebutuhan apa yang paling penting untuk menghadapi dinamika global,” kata Puan.


TNI perlu mengantisipasi serangan siber


Puan juga mengingatkan bahwa sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia juga rentan terhadap serangan siber.


Menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara, pada tahun 2020 ada 9.749 kasus peretasan situs web dan 90.887 kebocoran data dan aktivitas malware pencuri informasi di Indonesia.


“Serangan Cyber muncul sebagai ancaman baru terhadap pertahanan Indonesia dari aspek militer dan nirmiliter. Pembangunan cyber-defense merupakan agenda yang penting dalam pembangunan MEF ke depan,” kata Puan.


Oleh karena itu, kata Puan, TNI membutuhkan pertahanan negara dan antisipasi serangan siber.


TNI perlu meyakinkan rakyat


Penguatan industri pertahanan, menurut Puan, bisa menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.


“Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, untuk membangun detterence effect terhadap negara lain, dan suatu keuntungan strategis dalam tatanan global,” kata Puan.


Karena itu, kata Puan, perlu ada persiapan untuk meyakinkan masyarakat bahwa TNI melindungi. Apalagi, kata dia, pada tahun 2024 akan lahir generasi bangsa, komitmen untuk bersinergi membangun Indonesia yang kuat dan sejahtera, yang harus dimulai dari sekarang.


"Ini harus benar-benar disiapkan. Bagaimana TNI bisa meyakinkan rakyat agar rakyat merasa yakin bahwa TNI bisa melindungi rakyat," kata Puan.